Infografis
Suara.com - Aktivitas perdagangan dan bisnis yang semakin tinggi di ibukota Jakarta menuntut ketersediaan hunian bagi kalangan menengah yang notabene merupakan karyawan dan pegawai yang bekerja di ibukota. Saat ini sebagian besar kaum komuter yang bolak balik dari dan ke Jakarta masih memilih untuk tinggal di daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada mengatakan, masalah waktu tempuh yang diakibatkan kemacetan menjadi momok bagi mereka. Namun pilihan menjadi semakin sulit ketika tidak ada hunian yang sesuai dengan daya beli ketika mereka ingin tinggal di dalam kota Jakarta.
Kata dia, persepsi membeli rumah yang masih mempunyai tanah (landed) masih menjadi pemikiran utama bagi masyarakat kita yang belum terbiasa tinggal di apartemen atau hunian vertikal.
“Saat ini telah kaum menengah dalam posisi ‘terjebak’ dengan ketersediaan hunian yang ada. Misalkan dengan penghasilan Rp. 7,5 juta per bulan, mereka mempunyai daya cicil Rp. 2,3 – 3 juta per bulan. Dengan daya cicil tersebut artinya mereka dapat membeli rumah seharga Rp. 300 jutaan. Namun dengan kondisi yang ada, rumah seharga tersebut tersedia dengan jarak yang relatif jauh dari kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Menurut Ali, jebakan yang terjadi ketika mereka ‘memaksakan’ membeli rumah tersebut – karena masih berpikir ingin mempunyai rumah dengan tanah – ternyata mereka harus menambah biaya transportasi ke tempat kerja. Yang terjadi kemudian rumah yang ada terpaksa ditinggalkan dan lebih memilih untuk sewa atau kos-kosan di Jakarta.
“Kondisi ini juga yang membuat banyak pengembang mulai membangun apartemen murah di daerah penyangga Jakarta dengan harga Rp.200 – 300 jutaan untuk menangkap pasar ini. Namun yang menjadi pertanyaan ketika masalah transportasi belum teratasi maka waktu dan biaya operasional masih menjadi permasalahan utama,” jelasnya.
Banjirnya apartemen murah menengah di segmen harga Rp200 – 300 juta di Bekasi dan Serpong harus disikapi konsumen dengan pertimbangan masalah waktu dan biaya transportasi. Fenomena ini terjadi karena di kota Jakarta sudah sangat sulit untuk mendapatkan apartemen seharga tersebut. Dengan demikian maka tumbuhnya apartemen di wilayah penyangga Jakarta relatif tidak menyelesaikan masalah utama yang ada.
Menurut dia, pemerintah harus segera turun tangan untuk membangun pasokan hunian vertikal di perkotaan untuk segmen menengah. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai public housing yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan swasta.
Kata dia, berkaca dari program 1.000 tower rusunami yang dulu diluncurkan pemerintah ternyata gagal dikarenakan batasan harga yang diberikan pemerintah pun tidak ditaati oleh pengembang. Di sisi lain pengembang pun tidak bisa disalahkan karena memang tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut.
“Melihat arah perkembangan kota Jakarta, mau tidak mau, siap tidak siap, masyarakat akan dihadapkan untuk tinggal di hunian vertikal, baik beli atau sewa. Karenanya Pemprov DKI harus lebih berperan dalam penyediaan hunian vertikal tersebut,” pungkasnya.
