Infografis
Suara.com - Gubernur Bank Indonesia Dr Agus D.W Martowardojo memaparkan kondisi ekonomi makro Indonesia sebagai implikasi bagi kebijakan ekonomi terutama kebijakan struktural jangka menengah dan panjang di masa yang akan datang.
"Kondisi ekonomi makro saat ini ditandai dengan defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung selama 11 triwulan, kondisi ini merupakan pertama kali terjadi sejak keluar krisis Asia pada tahun 1997 hingga 1998," katanya di Ternate, Sabtu.
Defisit neraca transaksi berjalan terjadi selama kurun waktu yang cukup panjang, meski diakui sebelum tahun 1997 hingga 1998 kondisi negara ini juga defisit, tetapi setelah periode reformasi, setelah krisis yang terjadi, negara ini tetap surplus.
Sedangkan, di tahun 2005 sempat terjadi defisit satu kuartal, di tahun 2008 sempat tiga kuartal, tetapi sekarang sejak tahun 2011 kuartal keempat sampai dengan sekarang Indonesia terus mengalami defisit transaksi berjalan dengan jumlah yang terus membesar.
Defisit berkepanjangan itu telah meningkatkan kerentangan ekonomi makro Indonesia, karena secara bersamaan kondisi fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami tekanan defisit, sehingga Indonesia dikatakan mengalami "clean" defisit atau defisit di transaksi berjalan dan defisit di fiskal.
Ia mengatakan, secara keseluruhan neraca perdagangan dapat dipertahankan agar tetap berimbang, karena defisit transaksi berjalan dapat ditutup dengan arus masuk investasi porto folio asing dan utang luar negeri terutama sektor swasta.
Namun kata Gubernur BI, Indonesia juga perlu menyikapi secara berhati-hati komposisi pembiayaan defisit transaksi berjalan itu, karena akumulasi arus masuk investasi porto folio ke surat utang negara telah mencapai Rp 423 triliun atau 35,4 persen dari total outstanding surat utang negara yang telah dimiliki oleh asing dan jumlahnya selama empat tahun terakhir ini meningkat tajam.
"Kita perhatikan, kalau dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia berada dalam rasio utang yang dimiliki negara termasuk sangat tinggi yakni 36 persen, sedangkan Malaysia mungkin hanya 29 persen, Turki 29 persen, bahkan India hanya 5 persen, jadi rasio utang atau surat utang negara asing sudah cukup tinggi," katanya.
Selain itu, perkembangan utang luar negeri swasta telah mencapai 153 miliar dolar dan debt service ratio Indonesia menunjukkan kapasitas melunasi utang yang sedang menurun. (Antara)
