Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani merasa pemerintah kurang diperhitungkan dalam urusan impor minyak. Maka dari itu, Dewi menyarankan agar pemerintah mengambil alih peran perusahaan yang selama ini menjadi makelar minyak, sehingga transaksi yang terjadi adalah antarpemerintah, tidak lagi dengan perantara.
"Pemerintah itu jangan mau diremehkan. Sekarang ini yang disebut mafia adalah makelar, dan yang harus dilakukan kita adalah kalau bisa pemerintah ke depan pemerintah melakukan deal G to G (Government to Government), jadi tidak melalui G to B (Government to Business), antara Government aja langsung deal, misalnya antara kita dengan pemerintah Arab, dan lainnya," kata Dewi pada acara diskusi bertajuk ‘Korupsi di Pusaran Migas’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat,Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, Indonesia selama ini sepertinya begitu merendahkan diri di depan perusahaan yang punya kekuatan besar. Oleh karena itu, dia berharap pemerintahan mendatang lebih berani untuk melakukan deal langsung dengan pemerintah negara lain. Jadi, pemerintah terhindar dari makelar yang notabene perusahaan-perusahaan kelas kakap.
"Harga diri pemerintah tidak boleh direndahkan di depan perusahaan, kita harus berani melakukan deal dengan pemerintahnya. Hal seperti ini tidak pernah kita lakukan selama ini, semoga yang akan datang terwujud," harapnya.
Dewi mengatakan, impor minyak terjadi lantaran kurangnya produksi minyak dalam negeri. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak yang mencapai jutaan kiloliter per harinya.
Dirinya menambahkan, melakukan deal impor dengan pemerintah negara lain bukan satu-satunya jalan. Kebutuhan minyak dalam negeri akan tercukupi jika Indonesia membangun kilang minyak untuk menggenjot produksi.
"Kita hanya bisa memproduksi 700 kilo liter per hari sementara kebutuhan kita akan bbm, transportasi dan lainnya lebih dari satu juta dua ratus per hari. Maka kita melakukan impor," jelasnya.
