Infografis
Suara.com - Pemerintah memastikan akan tetap melanjutkan program pengendalian pemakaian BBM subsidi jenis premium dan solar, agar konsumsi sampai akhir 2014 sesuai kuota dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar 46 juta kiloliter.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah tidak berencana menambah kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter itu. "Kalau kuota BBM dinaikkan, maka subsidi akan naik lagi. Subsidi BBM ini sudah terlalu tinggi, harus dikurangi," kata Jero Wacik, seperri dilansir dari laman Setkab.go.id, Selasa (26/8/2014).
Namun Jero membantah anggapan, jika upaya menjaga konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota itu mengakibatkan kelangkaan BBM, sebagaimana terlihat dari banyaknya antrean pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU di daerah.
"BBM nonsubsidi tersedia dengan melimpah. Untuk subsidi memang dikurangi. Jadi, tidak ada kelangkaan BBM," kata Jero.
Ia meminta kesadaran pengguna BBM khususnya kelas menengah ke atas untuk membantu negara dengan mengurangi pemakaian BBM bersubsidi. "Kalangan menengah atas tidak akan miskin kalau beli BBM nonsubsidi. Jadi, bantulah negara untuk mengurangi BBM subsidi," ujarnya.
Menurut dia, kesepakatan kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter sebagaimana tertuang dalam UU APBN-P 2014 memberikan konsekuensi perlunya pengendalian BBM subsidi. Kalau tidak dikendalikan, lanjutnya, maka kuota BBM subsidi akan habis sebelum akhir tahun ini.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengakui, sejak 18 Agustus 2014, Pertamina mengurangi jatah BBM bersubsidi harian SPBU secara prorata. Ia menyebutkan, jatah premium di SPBU-SPBU dikurangi lima persen dan solar antara 10-15 persen.
Pengurangan itu terpaksa dilakukukan, karena kuota BBM subsidi yang semula 48 juta kiloliter telah dikurangi menjadi 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014. “Dengan pengurangan itu, maka diharapkan kuota solar dan premium cukup hingga akhir 2014,” jelas Hanung.
Namun Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina itu menduga, antrean panjang pembeli BBM subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa juga dikarenakan panic buying karena ada isu premium kosong. “Isu ini tidak benar," tegasnya.
