Infografis
Suara.com - Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyederhanaan perizinan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keputusan ini diambil agar memberikan kemudahan bagi masyarakat membuka usaha. Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, aturan itu tinggal menunggu Peraturan Presiden (Pepres) setelah sidang kabinet terbatas, awal September.
“Penyederhanaan perizinan UMKM dalam bentuk Perpres berisi perlindungan dan kepastian hukum, akan mendapatkan pendampingan dari institusi terkait, dapat memiliki akses pada perbankan, dan mendapatkan akses pemberdayaan dari lembaga-lembaga pemerintahan, “ kata Chairul di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (20/8/2014).
Kata dia, izin usaha mikro perizinan akan dikeluarkan di tingkat kecamatan dan dapat dilimpahkan ke kelurahan, dengan syarat hanya mencantumkan E-KTP. Untuk UKM, izinnya dikeluarkan di tingkat kabupaten atau kota dan dicantumkan nomer NPWP 1% dari omset, karena merupakan usaha dengan tempat yang tetap.
Ia menambahkan, Kemendagri akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala daerah terkait realisasi penyederhanaan izin usaha tersebut.
