Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bakal tegas merespon kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ketimbang pembatasan BBM bersubsidi, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Kalau saya lho ya, ya tegas-tegas saja. Kalau mau naik, naik saja. Kalau ini kan pembatasannya pada lokasi-lokasi tertentu. Ya akhirnya minggir ke SPBU yang lain. Terus apa bedanya?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Dia menyatakan siap memilih menaikkan harga BBM selama bisa menyelamatkan perekonomian negara.
"Kalau mau memang mau naik, ya naik sekalian, yang tegas," sambungnya.
Kendati demikian, Jokowi menerangkan, bila ingin menaikan harga BBM bersubsidi perlu hitung-hitungan yang tepat untuk menghindari dampak politis dan sosial yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM tersebut.
"Kalau mau dinaikkan harus ada kalkulasinya. Kalau sekarang saya nggak ngerti kalkulasinya. Sekarang ini urusan saya kan urusan rusun," kata Gubernur DKI Jakarta ini.
Pembatasan distribusi BBM dilakukan menyusul terbitnya Surat edaran bernomor 937/07/Ka BPH/2014, yang melarang penjualan BBM jenis solar di kawasan Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014 dan menghentikan penjualan premium di rest area tol mulai 6 Agustus 2014.
Sementara untuk distribusi solar, sejak hari ini diberlakukan pembatasan penjualan dari pukul 6.00 pagi hingga 18.00 sore di Jawa, Bali dan Kalimantan.
