Infografis
Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia timur meminta pemerintahan baru Jowo Widodo dan Jusuf Kalla untuk memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah timur Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan bahwa otonomi daerah memang sudah berjalan. Namun, masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.
"Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan daerah, kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah," ujar dia.
Hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat sehingga harus ada pengaturan kembali.
Pembangunan jalan, pelabuhan, hingga bandar udara di kawasan timur masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Oleh karena itu, dia berharap untuk pemerataan ekonomi agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas oleh Pemerintah.
"Kita ingin agar MP3EI itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Annar.
Menurut dia, Jokowi-JK bisa menjadi harapan baru bagi pengembangan dunia usaha di Tanah Air. Pihaknya meminta agar politik dan ekonomi bisa dipisahkan dan dikelola oleh orang-orang yang profesional.
Selain itu, terhadap pemerintahan baru pihaknya juga meminta agar mereka dapat memenuhi komitmen untuk memangkas hambatan-hambatan dunia usaha.
"Jokowi-JK, dua-duanya pengusaha dan memiliki kemampuan yang mumpuni karena mereka ahli di bidangnya dan tahu juga rasanya menjadi pengusaha seperti apa. Kami optimistis mereka bisa memangkas hambatan yang ditemui dunia usaha," ujar Annar. (Antara)
