Infografis
Suara.com - Kota-kota di Indonesia akan mengalami ancaman kerugian akibat bencana iklim pada tahun 2025 dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 44 triliun dolar Amerika Serikat per tahun.
Ari Muhammad dari Indonesia Climate Alliance mengatakan, salah satu capaian Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah menghantar Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara ekonomi besar di dunia.
“Riset Kementerian Keuangan dan McKinsey tahun 2012 menunjukkan dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 6 % per tahun, Indonesia diprediksi secara optimis akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030,” katanya dalam surat elektronik yang diterima suara.com, Selasa (8/7/2014).
Namun, kata Ari, di tengah optimisme tersebut, kajian tahun keenam Maplecroft (firma konsultan strategis dan risiko global) memprediksi pada tahun 2025, kota-kota di Indonesia akan mengalami ancaman kerugian akibat bencana iklim. Nilai kerugian tersebut ditaksir mencapai 44 triliun Dolar Amerika per tahun.
Kajian lain yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), memprediksi perubahan iklim akan mengakibatkan Indonesia dan tiga negara Asia Tenggara lainnya (Filipina, Thailand dan Vietnam) mengalami kerugian sebesar 6.7% dari PDB per tahun, dan memerlukan biaya sebesar 1-2% PDB untuk menanggulangi dampak tersebut.
Ancaman dan dampak perubahan iklim telah menjadi keniscayaan di saat bencana hidro-meteorologi mendominasi jenis bencana yang terjadi sejak 1815-2013 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2014). Laporan ke-5 Intergovernmental Panel of Climate Change (2013) menyebutkan bahwa upaya-upaya secara signifikan dibutuhkan untuk meningkatkan pengurangan emisi lebih besar guna menghindari bencana yang lebih buruk.
Berkaca dari hasil-hasil penelitian dan laporan tersebut Indonesia Climate Alliance (ICA) berpendapat bahwa salah satu tantangan terbesar Presiden terpilih Indonesia adalah menjadikan ketahanan iklim sebagai dasar dan peluang dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.
Presiden terpilih harus memimpin kabinetnya untuk merumuskan respon terhadap tantangan mutakhir yang dihadapi Indonesia, dengan menjadikan berbagai komitmen, capaian, dan keberhasilan negosiasi di forum-forum terkait perubahan iklim sebagai modalitas pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim.
