Ekonom: Presiden Terpilih Tak Punya Waktu untuk Bulan Madu

Doddy Rosadi Suara.Com
Minggu, 06 Juli 2014 | 13:23 WIB
Ekonom: Presiden Terpilih Tak Punya Waktu untuk Bulan Madu
Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Capres Prabowo. [suara.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sejumlah ekonom menilai, siapa pun calon presiden-calon wakil presiden yang menang dalam pemilu presiden nanti akan menghadapi tantangan yang berat di sektor perekonomian. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak yang semakin menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom dari Bank Central Asia, David Sumual mengatakan, presiden terpilih harus bisa menyelesaikan subsidi BBM yang sudah mengambil porsi 20 persen dari APBN. Kata dia, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan harga BBM paling murah.

Kata dia, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan sejumlah cara untuk mengurangi subsidi BBM, namun gagal melakukan perubahan yang radikal.

“Di hari pertamanya, presiden terpilih juga bukan hanya memikirkan subsidi BBM tetapi juga keterbatasan dana untuk kementerian dan lembaga pemerintah karena dana yang ada dipakai untuk meningkatkan subsidi BBM,” kata Sumual.

Ekonom dari LIPI, Latif Adam mengatakan, presiden terpilih juga tidak punya waktu untuk “bulan madu” karena ada banyak permasalahan yang harus dihadapi.

“Awalnya, perekonomian Indonesia masih terlihat baik, dengan pertumbuhan 6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah yang baru harus melakukan kebijakan yang drastis untuk mencegah dampak negatif dari pembengkakan subsidi BBM,” ujarnya.

Melonjaknya dana di APBN untuk subsidi BBM membuat pembangunan infrastruktur tersendat. Bank Dunia menyebut, lambannya pembangunan infrastruktur telah memangkas 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah korupsi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, korupsi telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia dengan munculnya biaya tinggi. Praktik korupsi paling banyak ditemukan di sektor birokrasi.

Selain itu, pemerintahan yang baru juga harus bisa menarik masuk investor asing. Jangan sampai kasus penolakan perusahaan telepon pintar BlackBerry yang menolak membangun pabrik di Indonesia kembali terulang.

Padahal, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar BlackBerry. Perusahaan asal Kanada itu akhirnya memutuskan membangun pabrik di Malaysia, yang kondis politik dan ekonominya tidak lebih baik dibandingkan Indonesia. (AFP/CNA)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI