Infografis
Suara.com - Bank Dunia mengucurkan bantuan sekitar 500 juta dolar Amerika atau sekitar Rp6 triliun guna mendukung reformasi dan modernisasi kebijakan sektor finansial di Indonesia dengan fokus mendorong stabilitas, memperdalam sektor finansial, dan memperluas cakupan inklusi finansial.
"Pengalaman global menunjukkan bahwa memperdalam dan mendiversifikasi sistem finansial berkontribusi menciptakan lebih banyak lahan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan," kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves.
Menurut dia, sistem finansial Indonesia saat ini didominasi oleh perbankan dan sangat terkonsentrasi sehingga sektor finansial non-bank seperti asuransi, dana bersama, serta dana pensiun tidak berkembang sepesat sektor finansial perbankan.
Ia berpendapat, sektor asuransi-mikro yang kurang berkembang di Indonesia sebenarnya berpotensi melindungi jutaan keluarga yang mencakup kelas menengah Indonesia yang terus tumbuh berkembang.
Pinjaman dari Bank Dunia dinilai dapat mendukung upaya pemerintah guna mempertahankan stabilitas sistem finansial dengan memperbaiki pencegahan, manajemen, dan resolusi krisis.
Sebelumnya, Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani mengatakan, instabilitas merupakan bagian dari dinamika perekonomian global sehingga membutuhkan upaya lebih untuk menyembuhkan dampak dari krisis finansial yang terjadi.
"Instabilitas adalah bagian dari ekonomi global kita yang dinamis. Kita mengetahui bahwa krisis perbankan dan pasar modal cenderung timbul berulang secara periodik, dan kita tahu bahwa krisis itu tidak mengenal batasan negara, meski pembuat kebijakan telah berupaya sebaik mungkin untuk mengantisipasi, mencegah, dan menanggulanginya," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, menurut dia, berbagai pihak terkait perlu memiliki jaring pengaman guna menghambat dampak buruk yang dapat terjadi dengan cara regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional harus diarahkan untuk mengatasi kelemahan sistemik agar dapat mempersiapkan diri menghadapi krisis.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa hal itu lebih mudah diucapkan dibanding dikerjakan karena kerap berbenturan dengan kenyataan politik dan ekonomi.
"Sewaktu menjabat Menteri Keuangan Indonesia, saya mengalami 'badai yang sempurna'. Terletak 10.000 mil dari episenter (pusat gempa) krisis di Amerika, mata uang saya terdevaluasi dan sistem perbankan kami menjadi rentan," ujarnya.
Ia mengemukakan, kondisi itu digabungkan dengan konflik dalam prioritas politik domestik mengakibatkan hanya sedikitnya opsi yang tersedia antara mengambil tindakan jangka pendek atau memperbaiki masalah jangka panjang. (Antara)
