Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan PT Djakarta Lloyd mulai bangkit dari keterpurukannya setelah berhasil melakukan restrukturisasi utang sebesar Rp1,3 triliun kepada kreditur.
"Djakarta Lloyd sudah 15 tahun terpuruk. Sudah saatnya bangkit dan beroperasi kembali," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), di Jakarta, Kamis (26/6/2014)
Menurut Dahlan, perusahaan jasa pelayaran ini baru saja mendapat persetujuan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
"Utang Djakarta Lloyd akan dibayar selama 18 tahun, dengan masa "grace periode" (waktu toleransi atau jarak antara tanggal penagihan dengan tanggal jatuh tempo tagihan) selama 5 tahun," ujar Dahlan.
Utang kepada sekitar 100 pihak kepada kredit tersebut selama belum lunas disepakati akan dikonversi menjadi saham (debt to equty swap), namun tanpa hak suara.
Selanjutnya untuk membayai operasional, perseroan akan menerbitkan surat utang jangka pendek (Medium Term Notes/MTN). Selain itu juga disiasati dengan menjual aset gedung yang berlokasi di kawasan strategis di Jakarta Kota.
Sebelumnya, perusahaan yang didirikan pada 18 Agustus 1950 ini, berkali-kali masuk ke pengadilan terancam pailit karena tidak sanggup membayar kewajiban.
"Perusahaan bisa dibilang mati, karena punya kapal tapi tidak bisa beroperasi. Gaji karyawan juga tertunggak bertahun-tahun," ujarnya.
Menurut Dahlan, perusahaan kargo satu-satunya milik pemerintah ini harus bekerja keras agar bisa beroperasi secara normal, salah satunya adalah memperbanyak sinergi dengan BUMN lain untuk mengangkut komoditas seperti batubara, BBM, gas, timah, semen, pupuk hingga produk sembako.
Djakarta Lloyd sudah mendandatangani kontrak dengan sejumlah BUMN, seperti dengan PT PLN untuk mengangkut batubara sebanyak satu juta metrik ton ke delapan rute di Sumatera. Selain itu, kontrak dengan PT Aneka Tambang Tbk mengangkut hasil tambang nikel dan ore. (Antara)
