Infografis
Sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tersebut bersumber antara lain berasal dari pembiayaan utang yang ditetapkan sebesar Rp253,7 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp12,2 triliun.
Sementara, dari sektor pendapatan negara yang ditetapkan Rp1.635,4 triliun, sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.246,1 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya Rp386,9 triliun.
Dari belanja negara sebesar Rp1.876,9 triliun, belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp1.280,4 triliun, terdiri atas belanja Kementerian Lembaga Rp602,3 triliun serta belanja non Kementerian Lembaga Rp678,1 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah mencapai Rp596,5 triliun.
Untuk program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp403 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp350,3 triliun yaitu subsidi BBM Rp246,5 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp52,7 triliun.
"Badan Anggaran meminta agar pemerintah berupaya menjaga volume BBM bersubsidi 46 juta kiloliter melalui penerapan pola pembatasan menggunakan teknologi informasi, mencegah penyelundupan dan menjalankan porgram diversifikasi energi," kata Ahmadi.
Postur APBN-Perubahan juga mengakomodasi pemangkasan belanja Kementerian Lembaga hanya sebanyak Rp43 triliun, yang diutamakan pemotongan pada belanja barang dan belanja perjalanan dinas, serta meminimumkan pemotongan belanja bansos dan belanja modal. (Antara)
