Infografis
Suara.com - Kementerian Perumahan Rakyat memfokuskan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk rumah susun guna mengatasi masalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan hunian sementara kebutuhan rumah semakin banyak.
"Kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan produktif yang ada saat ini," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, seperti dilansir dari laman resmi Pemerintah Indonesia, Selasa (3/6/2014).
Untuk itu, menurut Sri Hartoyo, Kemenpera ke depannya akan memfokuskan penyaluran bantuan subsidi KPR FLPP untuk Rumah Susun.
Ia memaparkan, kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera susun adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp7 juta.
Sedangkan harga Rusun memiliki batasan harga yang berbeda di setiap provinsi. Batasan harga rusun paling rendah berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Rp6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi adalah di Provinsi Papua yaitu Rp15 juta per meter persegi.
Kemenpera bekerjasama dengan bank mengadakan program FLPP untuk menyediakan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga fixed 7.25% dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
Dengan skema KPR FLPP ini, lanjutnya, lebih banyak bantuan yang dapat disalurkan, karena dana dari pemerintah yang digabungkan dengan dana dari bank terus bergulir.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pembangunan rumah susun merupakan solusi yang efektif bagi penyediaan rumah sebagai tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
