Suara.com - Capaian ekonomi dan progres demokrasi di Indonesia pascareformasi khususnya sepanjang 2004-2014 telah menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dengan kematangan demokrasi.
Staf khusus Presiden bidang pembangunan dan ekonomi Firmanzah mengatakan, pada periode 2004-2014, Indonesia mencatatkan kinerja yang menjadi buah bibir dunia khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan demokrasi.
“Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan 2004-2013 terjaga positif dan stabil bahkan ketika ekonomi dunia diperhadapkan pada krisis keuangan global 2008, pada tahun 2006, Indonesia berhasil melunasi sejumlah utang kepada IMF yang dipandang telah membebani fiskal dan menganggu proses pemulihan ekonomi nasional,” papar Firmanzah.
Pada 2009, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan efek yang paling minimum dari krisis pasar keuangan global 2008.
“Presiden SBY telah membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan proses demokratisasi tidak saling meniadakan, bahkan dapat berjalan beriringan,” jelas Firmanzah seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Senin (26/5/2014).
Pada 2011, lanjut Firmanzah, Indonesia kembali menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok Trillion Dollar Club, kelompok negara-negara dengan GDP-PPP lebih dari 1 triliun dollar AS.
Masih pada tahun 2011, ungkap Firmanzah, ekonomi Indonesia tercatat sebagai ekonomi terbesar peringkat 17 di dunia berdasarkan indikator GDP (saat ini peringkat 16). Sementara Bank Dunia beberapa waktu lalu menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara dengan GDP-PPP terbesar di dunia.
Sepanjang 2004-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif stabil di kisaran 5-6 persen (kecuali 2009 sebesar 4,9 persen).
“Pertumbuhan tinggi dan positif ini mendudukkan Indonesia sebagai negara pertumbuhan tertinggi bersama Cina diantara negara-negara G20 lainnya,” terang Firmanzah.
Menurut dia, pertumbuhan tinggi ditunjukkan ekonomi Indonesia bahkan terjadi ketika perlambatan global terjadi hampir di sebagian besar negara-negara berkembang.