Infografis
Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru, Senin (19/5/2014) pagi di Istana Negara, Jakarta. Ketua Komite Ekonomi Nasional itu menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri karena akan ikut dalam pemilu Presiden.
Staf khusus Presiden bidang Pembangunan dan Ekonomi, Firmanzah mengatakan, dalam lima bulan menjabat sebagai Menko Perekonomian, ada empat program yang harus menjadi prioritas.
Pertama, mempersiapkan kelancaran arus barang, modal dan orang jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Kedua, bersama dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas mempersiapkan APBN-P 2014 yang perlu pembahasan bersama dengan DPR. Mempersiapkan dan membahas sejumlah asumsi makro ekonomi yang perlu penyesuaian.
Ketiga, bersama dengan Bappenas dan Kementerian teknis lainnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dengan memperhatian masa transisi kepemimpinan.
Keempat, menjalankan program strategis nasional seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), investasi, BPJS, KUR, PNPM, tata aturan sejumlah UU, seperti UU Desa, UU Perdagangan, dan lain-lain.
“Menko Perekonomian juga harus berkoordinasi dengan kementerian teknis dan otoritas moneter serta pasar keuangan (BI, LPK, OJK) untuk menjaga perekonomian nasional dalam 5 bulan ini tetap resilient di tengah ketidakpastian perekonomian dunia,” kata Firmanzah, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Senin (19/5/2014).
Menurut Firmanzah, Chairul Tanjung selama ini mengikuti secara aktif dalam penentuan kebijakan bidang perekonomian. Sehingga hal ini diharapkan menjamin kelancaran transisi untuk penuntasan program-program kerja pemerintah jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden SBY pada Oktober 2014.
Kata dia, latar belakang Chairul Tanjung dari dunia usaha sangat positif untuk membuat langkah-langkah terobosan (debotlenecking, penyederhanaan ijin investasi, ketenagakerjaan, fiskal, dan infrastruktur) dalam lima bulan terakhir, sebagaimana telah dilakukan Hatta Rajasa.
