Chairul Tanjung Ditantang Naikkan Harga BBM Subsidi

Doddy Rosadi Suara.Com
Sabtu, 17 Mei 2014 | 14:01 WIB
Chairul Tanjung Ditantang Naikkan Harga BBM Subsidi
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (kiri) dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan). (Antara/Widodo S. Jusuf)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Salah satu tugas berat yang dihadapi Menko Perekonomian baru, Chairul Tanjung adalah ancaman membengkaknya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ikhsan mengatakan, defisit anggaran berpotensi membengkak karena melesetnya sejumlah asumsi makro ekonomi di APBN. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan membuat penerimaan pajak sulit mencapai target.

Dengan demikian, defisit anggaran hampir pasti akan bertambah. Salah satu cara paling mudah untuk meredam defisit anggaran adalah dengan mengurangi subsidi BBM.

“Kalau harga subsidi bbm dinaikkan maka alokasi subsidi bbm di APBN 2014 akan berkurang. Itu sebenarnya tantangan terbesar Pak Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian dalam lima bulan ke depan. Defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3 persen PDB sesuai UU. Karena itu, salah satu cara untuk mengurangi pertambahan defisit adalah dengan menaikka harga bbm subsidi,” kata Fauzi ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/5/2014).

Fauzi menambahkan, Indonesia bisa meniru cara India dalam menaikkan harga bbm subsidi. Kata dia, India menaikkan harga bbm dengan jumlah kecil setiap bulannya.

“Cara itu ternyata efektif. Kita sebenarnya bisa saja meniru cara itu, misalnya menaikkan Rp500-Rp1.000 per bulan. Kenaikan dalam jumlah kecil itu tidak akan terlalu berpengaruh kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam APBN 2014, pemerintah menargetkan defisit anggaran 1,59 persen dari PDB. Namun, target tersebut hampir pasti tidak akan tercapai. Pemerintah sudah berencana mengajukan APBN Perubahan 2014 ke DPR dengan mengubah sejumalh asumsi. Pertumbuhan ekonomi direvisi dari 6 persen menjadi di kisaran 5-5,5 persen, dan defisit anggaran menjadi sekitar 2-2,5 persen dari PDB.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI