Infografis
Suara.com - Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun ini mengalokasikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, saluran air dan penerangan jalan untuk 38.000 unit rumah tapak dan Rusunawa di seluruh Indonesia.
"Bantuan itu diharapkan dapat mewujudkan lingkungan perumahan yang nyaman dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," kata Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Agus Sumargiarto di Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Menurut Agus, pada tahun ini Kemenpera memiliki kegiatan bantuan PSU untuk 38.000 unit rumah yang terdiri dari 27.000 unit rumah tapak dan 11.000 unit Rusunawa.
Kata dia, Kemenpera juga telah menyusun jadwal pelaksanaan bantuan PSU tersebut dan kegiatan verifikasi lokasi dan lelang konsultan manajemen kontruksi telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari lalu.
Sedangkan bulan Maret hingga Mei akan dilaksanakan proses lelang fisik serta penunjukan langsung pengembang pelaksana. "Pelaksanaan pembangunan fisik PSU diharapkan dapat terlaksana pada bulan Mei sampai September mendatang," katanya.
Agus juga menerangkan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut total anggaran alokasi satuan kerja pengelolaan kawasan tahun 2014 sekitar Rp371,1 miliar.
"Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan kebijakan, pembangunan fisik PSU dan fisik Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) untuk mendorong program MCK Komunal untuk mewujudkan masyarakat cinta kebersihan di seluruh Indonesia," katanya.
Terkait dengan pembangunan PSU Rusunawa, jumlah usulan pembangunan PSU Rusunawa sebanyak 120 "twin block" (TB) dengan perkiraan biaya sebesar Rp25,75 miliar.
Hingga saat ini jumlah Rusunawa yang sudah diverifikasi sebanyak 72 TB dan dengan perkiraan biaya sebesar Rp13,51 miliar. Namun demikian, Rusunawa sebanyak 48 TB belum diverifikasi sehingga menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan PSU Rusunawa.
"Target pelaksanaan program BSPK Tahun Anggaran 2014 diharapkan dapat terbangun sebanyak 1.463 unit sarana MCK. Saat ini sejumlah lokasi pembangunan sarana MCK yang telah diverifikasi tersebar di delapan provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," katanya. (Antara)
