Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah Serikat Pekerja Pegadaian (SP-Pegadaian) menolak rencana akuisisi Pegadaian oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada 28 April 2014.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP-Pegadaian Eko Widjatmiko menyatakan, Anggaran Dasar SP-Pegadaian secara tegas mengamanatkan kepada pengurus untuk menjaga eksistensi perusahaan.
"Sejak awal pengurus SP-Pegadaian selalu dalam barisan terdepan memimpin perlawanan terhadap gagasan akuisisi yang diusung oleh kelompok liberal dan neoliberal karena gagasan akuisisi telah bertabrakkan dengan konstitusi kita UUD 1945," katanya.
SP-Pegadaian mengacu pada pernyataan Gatot Trihargo, Deputi Menteri Bidang Jasa Kementerian BUMN yang mengatakan BRI tertarik mengakuisisi Pegadaian untuk melengkapi segmen bisnisnya.
Gatot juga menyatakan selain BRI, Bank Mandiri juga tergiur untuk mengakuisisi Pegadaian karena bisnis pegadaian yang memberikan imbal hasil tinggi.
Pada 2013, laba bersih Pegadaian mencapai Rp2 triliun atau setara dengan perolehan laba anak usaha Bank Mandiri. Padahal, aset Pegadaian hanya Rp33 triliun atau separuh dari aset PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mencapai Rp 64 triliun.
Menurut Eko Widjatmiko, walaupun baru rencana namun pernyataaan Menteri BUMN dan jajarannya tersebut perlu dicermati sebagai sinyalemen masuknya kepentingan pelaku ekonomi liberal yakni pelaku ekonomi yang menghitung nilai-nilai perusahaan sebatas kepada nilai-nilai ratio keuangan perusahaan semata.
Tanpa pernah mengukur dari sisi posisi peran dan nilai-nilai kemanfaatannya bagi masyarakat berdasar nilai-nilai kemanusiaan.
"Kami menyediakan pinjaman mulai Rp20 ribu kepada masyarakat tanpa proses perbankan yang rumit, bayangkan kalau terjadi akuisisi, tentunya kami ditekankan 'profit oriented' untuk menjaring keuntungan sebanyak-banyaknya," katanya.
Sekertaris Jenderal SP-Pegadaian Yul Alfian menambahkan perjuangan untuk mempertahankan eksistensi perseroan pasti banyak mengalami benturan baik dari dalam maupun dari luar korporat.
"Kami menyadari bahwa penolakan dan perlawanan ini tentu mengandung risiko yang tidak kecil, karena tentu saja pilihan SP Pegadaian untuk menolak akuisisi berpotensi menimbulkan perbedaan pilihan kebijakan dengan manajemen dan pemegang saham, namun tekad kami telah bulat bahwa akan senantiasa mengadvokasi kepentingan pekerja PT Pegadaian dan kemaslahatan masyarakat pengguna layanan perseroan," katanya. (Antara)
