Infografis
Suara.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Cabang Jawa Timur mengkhawatirkan "backlog" atau angka kekurangan ketersediaan rumah secara nasional kian meningkat pascapenghapusan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2015.
"Hal tersebut membuktikan bahwa sampai sekarang kebijakan pemerintah kurang berpihak pada pemenuhan rumah tapak bersubsidi," kata Ketua APERSI Jatim, Supratno.
Menurut dia, khususnya di Jatim, pada akhir 2013 angka "backlog" rumah mencapai sekitar 550.000 unit hunian. Besaran tersebut diprediksi semakin meningkat pada beberapa bulan terakhir.
"Apalagi pengembang masih menahan pengembangan bisnisnya. Faktor penyebabnya, aturan pemerintah yang belum jelas misalnya program FLPP dan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN)," ujarnya.
Padahal, ungkap dia, program FLPP sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah tapak terutama mereka yang selama ini memiliki penghasilan rendah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah tetap membebankan kepada pihak perbankan jika ternyata pembeli tidak bisa melanjutkan angsuran.
"Kondisi itulah yang mengakibatkan pihak perbankan kian selektif," katanya.
Jikalau FLPP benar ditiadakan, jelas dia, dengan alasan program tersebut akan dialihkan ke rusunami maka pihaknya menilai pemerintah tidak paham terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah juga tidak mengerti bagaimana kultur yang terbangun.
"Dari sisi kultur, masyarakat masih belum siap untuk tinggal di rusunami. Mereka masih terbiasa dan nyaman tinggal di rumah tapak walaupun dengan ukuran yang sama," katanya.
Sementara itu, tambah dia, sejumlah pengembang juga merasa kesulitan mendapatkan tanah khususnya di kota untuk membangun rusunami. Selain itu, penyebab terhambatnya penyediaan rumah juga dipicu dari harga.
"Sebelumnya, harga jual dipatok pemerintah sebesar Rp88 juta per unit untuk tipe 36," katanya.
