Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum mengundang investor untuk melaksanakan lelang operator air bersih siap minum di sejumlah wilayah dengan menggunakan skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) maupun bisnis (Business to Business).
Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum Tamin Zakaria di Jakarta, Minggu (27/4/2014), mengatakan BPSPAM sedang melakukan proses lelang sejumlah program KPS air bersih.
Proses lelang itu di antaranya di Lampung dan Semarang Barat 1000 liter/detik, Pondok Gede 300 liter/detik, Bali Selatan 1000 liter/ detik, dan Lamongan 200 liter/detik.
Untuk proses yang dalam persiapan SPAM adalah Jati Gede 3500 liter/detik dan SPAM Karyan 1000 liter/detik.
Sementara, pengelolaan air bersih berskema B to B, antara lain Semarang Selatan, Karimun, Kabupaten Bogor dan Lombok Utara.
"Dari kedua program itu, memang yang paling banyak adalah skema B to B, tapi nilainya kecil tidak sebesar KPS," ujar Tamin.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dani Suciono menyatakan keberhasilan program KPS pengelolaan air bersih yang dilaksanakan PT Aetra Air Tangerang (Aetra Tangerang) di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, dapat menjadi contoh implementasi KPS sejenis di kota lain.
Dani merujuk pada kinerja Aetra Tangerang yang dapat menekan tingkat kebocoran sekitar 4 persen.
"Kinerja Aetra Tangerang memang sangat bagus. Ini juga karena mereka memiliki sistem baru, sehingga kebocorannya sangat kecil," kata Dani.
Menurut Dani, keberhasilan Aetra Tangerang karena dikelola secara profesional. Berbeda dengan PDAM yang dikelola dengan manajemen yang kurang profesional.
Selain itu, peralatan yang dimiliki PDAM usianya sudah cukup lama, banyak penertiban liar yang tidak terdeteksi, sehingga tingkat kebocorannya cukup tinggi, rata-rata mencapai 35 persen.
Dalam kaitan itu, katanya, diperlukan juga peran Pemda, seperti yang dilakukan Pemkab Tangerang dalam mendukung Aetra Tangerang.
"Banyak PDAM di daerah yang tarifnya sangat rendah, bahkan 70 persen tarif lebih rendah dari biaya operasi. Jadi bagaimana bisa bertahan. Untuk itu diperlukan peran Pemda agar tarif dapat disesuaikan setiap dua tahun sekali," katanya.
Peluang bisnis air bersih di Indonesia menurut Dani, sebenarnya sangat prospektif. Namun, hal itu tergantung pada PDAM, apakah bersedia atau siap untuk bermitra dengan swasta.
"Peluang bisnis besar, hanya swasta perlu dijamin dengan pemberlakuan tarif yang sesuai dengan biaya produksi," ujarnya. (Antara)
