Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x1000 Megawatt di kabupaten Batang, Jawa Tengah tinggal 29 hektar.
"Yang tersisa belum selesai itu 29 hektare, kita meminta kepada pengembang untuk terus itu dituntaskan," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas kelanjutan proyek PLTU Batang di Jakarta, Jumat (25/4/2014)
Hatta mengharapkan proses pembebasan lahan ini segera terselesaikan, karena proyek investasi kerjasama pemerintah-swasta ini bermanfaat untuk menyediakan 30 persen distribusi listrik di wilayah Jawa dan sekitarnya.
"Ini satu-satunya proyek dengan KPS yang sangat besar investasinya. PLTU ini memasok 30 persen kebutuhan Jawa, kalau ini tidak terpasok pada 2017-2018 maka akan ada defisit listrik di Jawa, karena belum ada alternatif," katanya.
Ia optimistis, masalah pengadaan lahan ini segera usai, sehingga masa realisasi turunnya pinjaman utama tahap awal (financial closing date) pembangunan proyek senilai empat miliar dolar Amerika ini dapat ditetapkan sesuai jadwal yaitu Oktober 2014.
"Target kita tetap Oktober, 'financial closing'. Harus optimis dan kerja keras, kalau tidur saja ya tidak selesai," tegas Hatta.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menambahkan proyek infrastruktur PLTU Batang harus segera terbangun, karena apabila tidak terealisasi, ketiadaan pembangkit yang memadai dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis listrik.
"Kalau proyek PLTU Batang ini tertunda, akan bisa menimbulkan krisis listrik. Bukan hanya PLTU Batang, semua proyek listrik yang tertunda bisa menimbulkan krisis listrik di masa mendatang," ujarnya.
Untuk itu, ia mengharapkan pembangunan PLTU Batang yang mendapatkan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ini dapat terlaksana dengan cara apapun.
"Oleh karena itu, pembangunan harus diupayakan 'on time' dengan berbagai cara yang benar. Kita sudah bisa memprediksi ada masalah kecukupan listrik di masa depan, maka kita harus mengambil langkah mitigasi risiko" kata Nur Pamudji. (Antara)
