Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang data-datanya masih dalam proses audit BPK RI.
"Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp 40,79 Triliun, sampai akhir tahun 2013 telah dapat direalisasikan Rp 39,50 triliun atau sebesar 96,83 persen," kata Jokowi saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD DKI Jakarta, Senin (21/4/2014).
Kata Jokowi, hal ini terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 102,07 persen, Dana Perimbangan 89,00 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 82,83 persen.
Adapun realisasi PAD, sambungnya, terdiri atas komponen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 104,66 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 105,48 persen, Pajak Hotel sebesar 102,07 persen, Pajak restoran sebesar 110,88 persen, Pajak Reklame sebesar 127,12 persen, Pajak Penerangan Jalan sebesar 100,24 persen, Pajak Parkir sebesar 122,81 persen dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 106,87 persen.
Jokowi mengatakan, masih ada beberapa komponen penerimaan yang belum mencapai target yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menerangkan mengenai Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2013, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 38,29 triliun atau 82,21 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp46,57 triliun. Hal ini karena dilakukan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
Di antaranya, pengadaan lahan untuk UKM di 5 Wilayah, Biaya Operasional Buku (BOB) SMP/MTs Swasta, Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama, Rumah Sakit Jakarta Selatan, Pengadaan Multipurpose Dredging, Pembebasan Lahan untuk RTH Jl.TB.Simatupang Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Untuk Pembiayaan Daerah dari rencana sebesar Rp 5,77 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 6,37 triliun atau 110,36 persen. Adapun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan seluruhnya berasal dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2012 sebesar Rp 9,46 triliun.
Sedangkan, sambung Jokowi, untuk pengeluaran pembiayaan, dapat terealisasi Rp 3,08 triliun atau 83,74 persen dari rencana Rp 3,68 triliun, yakni berupa Penyertaan Modal Pemerintah kepada PD PAL Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, serta pembayaran pokok utang.
"Dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, maka diperkirakan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2013 sebesar Rp 7,59 triliun," kata Jokowi.