Rizal Ramli: Hentikan Rencana Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri

Doddy Rosadi Suara.Com
Minggu, 20 April 2014 | 12:57 WIB
Rizal Ramli: Hentikan Rencana Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menyampaikan orasinya di hadapan ribuan pegawai PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang berunjuk rasa di Kantor Pusat BTN. (Antara/Andika Wahyu)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Rencana Pemerintah mengalihkan saham PT Bank BTN Tbk kepada PT Bank Mandiri Tbk mendapat kritik dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dia menyebutkan bahwa rencana tersebut merupakan akal-akalan segelintir pihak.

"Tidak benar dan tidak ada alasan untuk mengalihkan saham BTN kepada Mandiri. Itu hanya skenario kepentingan sekelompok saja," kata Rizal Ramli, di Gedung Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Mantan Menko Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini didaulat memberikan orasi di depan sekitar 1.000 karyawan BTN yang berunjuk rasa menolak rencana akuisisi BTN tersebut.

Sejak pukul 09.00 WIB, karyawan BTN yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN dari perwakilan seluruh Indonesia melakukan aksi damai menolak rencana akuisisi itu.

Rizal Ramli yang pernah menjadi penasehat tidak resmi di BTN tersebut mengatakan, alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyetujui Mandiri mengambil alih BTN hanya karena kinerja Bank Mandiri yang semakin menurun.

"Beberapa tahun terakhir Bank Mandiri kinerjanya semakin menurun, bahkan sudah dilampaui Bank BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar dalam sisi aset, ya harus akuisisi bank swasta bukan bank BUMN," tegas Rizal Ramli.

Ia menambahkann cara tersebut kurang cerdas dari Kementerian BUMN dan Direksi Mandiri. Untuk itu tambahnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan harus segera menghentikan rencana akuisisi tersebut.

"Jangan asal ambil keputusan kalau belum tahu persis masalahnya. Kepada Direksi Mandiri kalau mau ambil alih bank swasta, bukan malah mengacak-acak Bank BUMN lainnya. Ini sarat dengan agenda tersembunyi, karena dilakukan saat pelaksanaan Pemilu 2014. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI