Infografis
Suara.com - Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan memperkirakan perputaran uang selama pemilu legislatif dan pemilu Presiden diperkirakan mencapai Rp100 triliun. Bagaimana hitung-hitungannya sehingga muncul angka Rp100 triliun?
Syahrial menjelaskan, perkiraan perputaran dana Rp 100 triliun itu diperoleh dari beberapa alokasi dana. Pertama, perputaran uang dari masing-masing calon anggota legislatif (caleg) diperkirakan secara total bisa mencapai lebih dari Rp 20 triliun.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, tiga tingkatan pemilu legislatif pada 9 April 2014 mendatang, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara rinci, jumlah daerah pemilih di tingkat pusat DPR RI ada sebanyak 77 dapil dengan 560 kursi.
Sementara itu, DPD terdiri dari 33 dapil dengan jumlah kursi yang diperebutkan 132 kursi. DPRD provinsi ada 259 dapil dengan 2.112 kursi. Lalu terbanyak adalah DPRD Kabupaten Kota 2.102 dapil dengan 16.895 kursi. Sehingga secara nasional, calon anggota legislatif (Caleg) akan memperebutkan sebanyak 19.699 unit kursi di 2.471 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Sedangkan total jumlah caleg secara nasional, sekitar 200 ribu orang.
“Dari sekitar 200 ribu caleg itu, jika dirata-ratakan nominal dana yang mereka siapkan sekitar Rp 100 juta saja, maka totalnya mencapai Rp 20 triliun. Belum lagi kalau ada caleg yang mengalokasikan dana diatas miliaran rupiah,” terang Syahrial.
Kedua, perputaran dana dari setiap parpol untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program-program prioritas parpol jika memenangi pemilu, diperkirakan totalnya mencapai Rp 15 triliun.
Ketiga, perputaran uang dari setiap calon presiden nantinya dan pendukungnya untuk memenangi pemilihan presiden, diperkirakan secara total mencapai Rp 50-75 triliun. Pada angka ini termasuk alokasi dana dari KPU yang dikucurkan sebesar Rp 14,4 triliun.
"Meski angka-angka ini masih terus kami kaji mendalam untuk menghasilkan kesimpulan final terkait kontribusi pemilu bagi ekonomi rakyat, namun yang pasti pemerintah harus menangkap momentum ini secara efektif. Apalagi presiden dan beberapa menteri pembantunya, juga sibuk untuk melakukan kampanye parpol masing-masing. Jadi, setiap kesempatan dan momentum yang ada, harus dioptimalkan," tandas Syahrial.
