Infografis
Suara.com - Bank Dunia menilai penyempitan defisit neraca berjalan Indonesia pada kuartal keempat tahun 2013 menjadi 4 miliar dolar Amerika menunjukkan keberhasilan kebijakan moneter dan fleksibilitas kurs rupiah.
Namun dampak negatif dari pelarangan ekspor mineral dan harga komoditas yang melemah, mendorong Bank Dunia untuk memproyeksikan defisit neraca berjalan akan menyempit pada tahun 2014, hanya hingga 2,9 persen dari PDB, dibandingkan dengan 3,3 persen pada tahun 2013. Sumber utama peningkatan nilai tukar perdagangan yang membaik adalah pengurangan bahan impor.
Selain itu, pertumbuhan investasi yang tidak menentu, mencerminkan harga ekspor yang terus menurun serta ketersediaan dana yang semakin sulit, dan ketidakpastian kebijakan, akan tetap menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,3 persen, ungkap laporan Bank Dunia.
Reformasi kebijakan merupakan kunci dalam upaya mendukung pertumbuhan, yang telah mencapai 5.7 persen pada tahun 2013, turun dari 6.5 persen pada tahun 2011, seperti dilaporkan oleh Indonesia Economic Quarterly edisi bulan Maret 2014.
“Penyusunan kebijakan berorientasi masa depan akan memperkuat keberhasilan ekonomi Indonesia. Penyesuaian kebijakan-kebijakan ini mencakup pengalihan belanja subsidi yang signifikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Selasa (18/3/2014).
Sementara itu, perkembangan kebijakan dari peraturan baru-baru ini, termasuk pelarangan sebagian ekspor mineral, telah meningkatkan ketidakpastian di kalangan investor jangka panjang serta menambah APBN.
“Pertumbuhan global menunjukkan sinyal positif. Namun Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk nilai tukar perdagangan yang tidak banyak berubah, suku bunga yang lebih tinggi, dan ketidakpastian kebijakan. Melihat risiko ekonomi yang berkelanjutan dan agenda pembangunan Indonesia yang ambisius, pengurangan ketidakpastian kebijakan dan kelanjutan reformasi patut dijadikan prioritas,” kata Jim Brumby, Ekonom Utama perwakilan Bank Dunia.
