Infografis
Suara.com - Pemerintah didesak segera mewujudkan coastal shipping, dalam upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Coastal shipping merupakan program pengangkutan barang dan jasa yang menggunakan sarana pengangkutan laut dengan cara menyusuri garis pantai dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan.
Selain lebih efisien, coastal shipping juga mampu mengintegrasikan keberlangsungan distribusi barang dan jasa secara optimal dengan tingkat keselamatan manusia.
“Partai Golkar mendesak pemerintah untuk serius dan segera mewujudkan coastal shipping, khususnya pada ruas jalan Pantura Pulau Jawa dan lintas Timur Sumatera. Kami berikan tenggat waktu paling lambat semester II-2014 sudah terwujud,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, dalam siaran pers, Selasa (18/2/2014).
Harry menjelaskan, Coastal shipping mendesak untuk segera diwujudkan sebagai antisipasi munculnya kerugian lebih besar lagi akibat kerusakan infrastruktur jalan dan banjir yang menerjang wilayah itu.
Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan, kerugian awal akibat banjir jalur Pantura Jawa pada Januari 2014 lalu, mencapai Rp 6 triliun. Belum termasuk kerugian dampak sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta multiplier effects-nya terhadap sektor-sektor lainnya.
Selain itu, jelas dia, coastal shipping juga telah memiliki payung hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
“Artinya, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda terwujudnya coastal shipping. Masalahnya adalah pemerintahan ini punya tekad kuat dan komitmen jelas tidak untuk mengefisienkan sistem logistik nasional? Atau memang hanya mau pencitraan saja?” kata Harry.
Melalui coastal shipping, kata dia, pemerintah dan masyarakat akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, terjadinya efisiensi biaya perawatan jalan raya seperti Pantura yang mencapai angka Rp 1,2 triliun/tahun dan mengurangi biaya pembangunan jalan dengan beban gandar tinggi.
