Suara.com - Bank Dunia menyediakan data tentang ekonomi dan atau kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia. Data komprehensif di tingkat daerah sekarang tersedia untuk umum melalui INDO-DAPOER (Indonesia Data for Policy and Economics Research) di data.worldbank.org.
DAPOER – yang secara harafiah merupakan tempat memasak – diharapkan dapat menjadi wadah untuk meracik berbagai data yang selanjutnya diolah menjadi produk analisis, seperti hasil-hasil penelitian maupun nota kebijakan.
Melalui akun twitternya @BankDunia yang diunggah beberapa saat lalu, Bank Dunia Indonesia mengemukakan, INDO-DAPOER adalah database pertama di tingkat sub-nasional dari Bank Dunia yang berisi data di tingkat provinsi dan kabupaten yang dapat diakses dari manapun.
“Database ini menyediakan akses ke sekitar 200 indikator dari hampir 500 kabupaten di 34 provinsi di Indonesia sejak tahun 1990-an, bahkan 1980-an untuk beberapa jenis data,” tulis Bank Dunia, seperti dilansir laman Setkab.go.id.
Indikator yang tersedia dikelompokkan menjadi empat kategori: fiskal, ekonomi, sosial demografi, dan infrastruktur. Indikator-indikator tersebut bervariasi mulai dari pendapatan dan belanja pemerintah daerah, PDB regional, hingga ke indikator spesifik di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur seperti angka partisipasi sekolah di tingkat SMP, tingkat imunisasi, serta akses rumahtangga terhadap sanitasi.
“Permintaan data di tingkat daerah yang semakin tinggi menjadi dorongan utama dibuatnya INDO-DAPOER,” tulis Bank Dunia melalui akun twitternya.
Sejak Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi pada tahun 2001, terdapat banyak penelitian dan studi terfokus pada isu ini yang bertujuan untuk memantau perkembangan desentralisasi serta mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap isu-isu pembangunan daerah secara umum. Hal ini membuat kebutuhan akan data yang memiliki kredibilitas, konsistensi, dan lengkap, di tingkat daerah semakin mendesak.