Infografis
Suara.com - Pada 2013, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) berhasil mewujudkan ketersediaan energi nasional baru sebesar 12.600 mega watt (MW). Angka ini mencapai kisaran 21% dari total target ketersediaan energi yang ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yaitu 60.000 MW.
“Hingga akhir 2013, setidaknya 12.600 MW ketersediaan energi baru telah dibangun melalui MP3EI,” kata Wakil Ketua KP3EI yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana, dalam keterangan persnya akhir pekan lalu.
Ia menuturkan, dari angka 12.600 MW itu sekitar 19% telah memenuhi target Wilayah Indonesia Timur, atau sebanyak 9.377 MW dari 49.133 MW. Dan sekitar 30% telah memenuhi target Wilayah Indonesia Barat, yaitu 3.281 MW dari 10.749 MW.
Data KP3EI mencatat, penyebaran pembangunan sektor energi dalam MP3EI sepanjang tahun 2011-2013, meliputi 6 Koridor Ekonomi (KE). Pertama, KE Sumatera dengan realisasi investasi Rp 25,24 triliun, dan kapasitas sebesar 1.882 MW. Kedua, KE Jawa dengan investasi Rp 90,54 triliun (7.495 MW). Ketiga, KE Kalimantan senilai Rp 14,16 triliun (1.352 MW). Keempat, KE Sulawesi Rp 13,35 triliun (945 MW). Kelima, Bali-Nusa Tenggara senilai Rp 5,59 triliun (420 MW). Dan keenam, KE Papua-Kepulauan Maluku senilai Rp 6,92 triliun (564 MW).
Meski demikian, kata Armida, KP3EI juga menemukan berbagai persoalan di lapangan saat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan sektor energi. Diantaranya adalah masalah pengadaan lahan, birokrasi dan perijinan yang kerap menjadi kendala serius untuk mewujudkan proyek-proyek MP3EI. Namun, ungkap dia, semua kendala itu bisa dihadapi jika semua pihak terkait berpadu menyelesaikannya bagi kepentingan masyarakat banyak.
“Kunci utamanya adalah harus ada keberlanjutan dan sinergi dari proyek-proyek yang sudah direncanakan, untuk kemudian diwujudkan. Sehingga perencanaan yang telah disusun lama melalui berbagai studi akademis, bisa tetap dijalankan meskipun pemerintahan berganti. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai target-target pembangunannya secara optimal,” terang Armida.
