Suara.com - Wakil Ketua Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengungkapkan, proyek infrastruktur prioritas yang terpilih dalam proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mempresentasikan nilai strategis dari setiap sektor infrastruktur, terutama yang mendukung konektifitas.
Saat ini, kata dia, MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) dan bukan “Business As Usual”. Dengan demikian, tujuan MP3EI untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan, bisa terwujud.
Dalam keterangan persnya, Armida menambahkan, pertimbangan pemilihan proyek-proyek prioritas tersebut memerhatikan beberapa hal. Pertama, untuk memanfaatkan keunikan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia serta semakin dekatnya penerapan pasar terbuka ASEAN.
Karena itu, ungkap Armida, MP3EI memilih proyek-proyek infrastruktur dengan prioritas tinggi sehingga mampu mempercepat pelaksanaan MP3EI. Diantaranya, pelabuhan, bandara, pelayaran (coastal shipping), kereta api, energi, air bersih, serta telekomunikasi.
Kedua, pembangunan pelabuhan hub internasional (Kuala Tanjung dan Bitung), pelayaran pantai (coastal shipping), bandara dan jaringan kereta api akan meningkatkan daya saing nasional dan internasional Indonesia, melalui penghematan biaya pembangunan, pengurangan waktu tempuh dan biaya logistik.
Ketiga, pembangunan konektifitas akan meningkatkan aktivitas perekonomian intra dan antar koridor ekonomi. Keempat, pembangunan proyek air bersih, pembangkit listrik dan fiber optik, sangat mendesak seiring perkembangan penduduk dan upaya pengembangan hilirisasi industri, sebagai salah satu target MP3EI.
“Kehadiran MP3EI diharapkan mampu membawa Indonesia pada kondisi masa depan sebagai negara maju, dalam wujud kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030. Namun KP3EI juga menyeksamai semakin dekatnya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean. “Banyak yang harus kita kejar sampai tanggal 31 Desember 2015, atau tinggal 400 hari kerja lagi kita akan masuk ke pasar terbuka ASEAN. Konektifitas kita harus siap,” tegas Armida.
Di sisi lain, Sekretaris KP3EI Luky Eko Wuryanto menjelaskan, KP3EI menargetkan pada tahun 2025, PDB perkapita dapat setara dengan negara berpenghasilan perkapita sebesar US$ 16,180 dengan PDB berkisar pada US$ 4,5 triliun. Artinya, melalui MP3EI, Indonesia siap menghadapi kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015, dan menjadi pemain handal.
Ia menambahkan, optimisme tinggi yang dimiliki KP3EI juga terwujud dari berbagai upaya untuk mendukung keberlangsungan proyek-proyek MP3EI. Diantaranya dengan langkah penyempurnaan dukungan regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Selain itu, juga dengan penyempurnaan strategi penguatan SDM-Iptek di Koridor Ekonomi, kecuali Sulawesi.