Infografis
Suara.com - Organisasi masyarakat sipil Indonesia menghendaki peran yang lebih aktif dari pemerintah Indonesia untuk mengusulkan agenda-agenda pembangunan. Karena hal itu sangat penting bagi keberhasilan pembangunan Indonesia dan Negara-negara miskin dan berkembang lainnya, serta mempengaruhi arah pembangunan Indonesia setelah 2014 nanti. Demikian dikatakan Hamong Santono dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), salah satu CSO yang hadir dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) ke 8 tanggal 3-7 Februari 2014 di New York Amerika Serikat.
Menurut Hamong, Indonesia perlu lebih aktif memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk masuk dalam agenda pembangunan 2015, sehingga menjadi platform pembangunan secara global.
“Setidaknya terdapat tiga isu penting yang harus disuarakan Indonesia yaitu kemiskinan (bukan hanya kemiskinan ekstrem), ketimpangan pendapatan dimana Indonesia saat ini menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan dan menghilangkan ataupun mengurangi illicit financial flow sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Pasca-2015”, jelas Hamong, dalam keterangan persnya, Sabtu, (8/2/2014).
CSO Indonesia memberi usulan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pemberantasan kemiskinan, ketimpangan dan kerjasama pembangunan. Juga isu-isu yang selama ini sudah masuk dalam MDG’s seperti isu kesehatan dan perempuan.
Ruby Khalifa, dari AMAN yang juga menghadiri forum OWG menyebutkan pemerintah Indonesia bisa menjadi leader untuk menyuarakan isu krusial seperti kesehatan reproduksi serta seksual perempuan dan anak perempuan, zero toleran untuk kekerasan berbasis gender dan segala bentuk perdagangan perempuan, penegakan hukum, menolak impunitas pada pelaku kekerasan seksual dan berbasis gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam upaya perdamaian di tingkat nasional dan international.
Wahyu Susilo dari Migran Care juga menyuarakan hal yang sama. Secara khusus dia mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memperjuangkan masuknya isu seputar buruh migrant ke dalam agenda pembangunan. Wahyu menambahkan,” Persoalan migrasi tenaga kerja tak boleh diabaikan dalam agenda pembangunan pasca-2015 setelah terlewatkan dalam MDGs. Selama ini, buruh migran adalah kelompok yang terpinggirkan dalam agenda pembangunan global meski mereka memberikan kontribusi signifikan menggerakkan perekonomian global”.
