Infografis
Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta turun tangan secara langsung mengawasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pasalnya, sejak program-program MP3EI digulirkan pada 27 Mei 2011 lalu, terlalu sedikit realisasi investasi yang dicatat oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI).
“Kami mendesak Presiden untuk turun tangan mengawasi proyek-proyek MP3EI. Apalagi program itu munculnya dari Presiden,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, dalan keterangan persnya di Jakarta, Jumat (7/2).
Mengutip data KP3EI, Harry menyebutkan, realisasi proyek-proyek MP3EI yang telah di-groundbreaking hingga akhir 2013 senilai Rp 828,72 triliun. Terdiri dari 365 proyek MP3EI yang tersebar di 6 Koridor Ekonomi (KE). Masing-masing yaitu Koridor Sumatera senilai Rp 133,16 triliun, Koridor Jawa (Rp 296,34 triliun), Koridor Kalimantan (Rp 176,79 triliun), Koridor Sulawesi (Rp 62,72 triliun). Lalu Koridor Bali-NT (Rp 53,85 triliun), dan Koridor Papua-Maluku (Rp 105,86 triliun).
“Artinya, selama 2,5 tahun sejak diluncurkan capaian realisasinya hanya Rp 829 triliun. Atau sekitar Rp 331,6 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah, tepatnya presiden tidak perduli dengan program itu. Mungkin beliau sibuk dengan urusan partainya, sehingga lupa mengurusi negara dan program yang ia luncurkan,” ungkap Harry.
Menurut Harry, jika saja presiden mau turun tangan langsung maka dipastikan target-target MP3EI tercapai dalam waktu singkat. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan terbaik di dunia saat ini, sehingga memberikan tingkat konfidensi yang tinggi. Sebab kepercayaan kepada negara juga terwakilkan dengan kepercayaan kepada pemimpinnya.
Konfidensi itu, lanjut Harry, tercermin dari peran pembiayaan swasta yang memberikan kontribusi terbesar sebanyak 39% atau setara dengan Rp323,32 triliun. Berikutnya kontribusi BUMN sebesar 25,7% (Rp 212,88 triliun), dan akhirnya kontribusi pemerintah sebesar 15,9%, atau senilai Rp 131,71 triliun.
Lebih jauh, data KP3EI menargetkan hingga akhir 2014, terdapat 166 proyek yang akan groundbreaking dengan nilai investasi Rp 628,91 triliun. Sehingga secara total investasi yang terkumpul sejak 27 Mei 2011 hingga akhir 2014, sekitar Rp 1.457,63 triliun.
Harry menilai, angka itu terlalu kecil jika saja presiden mau terlibat. Sebab kehadiran seorang pemimpin negara dipastikan akan mempercepat proses dan implementasi kebijakan di lapangan.
Asumsinya, jelas Harry, untuk APBN 2014 terbukti cukup meyakinkan sebesar Rp. 1840 T. maka dengan perhitungan yang sama realisasi MP3EI sejak Juni 2011 hingga akhir 2014, akan meraup investasi diatas Rp 5.000 triliun. Karena itu, tambah dia, meski pemerintahan ini akan berakhir pada Oktober 2014, namun Partai Golkar akan terus mendesak presiden SBY untuk terlibat langsung dalam pengawasan implementasi MP3EI.
Sebab hal itu merupakan tanggung jawab Partai Golkar untuk tetap mengawal pemerintahan menjalankan amanat rakyat. Memang pola alokasinya yang harus terus diperbaiki, sehingga terus memperkuat pola alokasi pembangun infrastruktur yang menjadi tema utama MP3EI. Termasuk di dalamnya interconnectivity antar regional dan pulau-pulau di Indonesia, sehingga memperkuat integritas NKRI. Agar semakin terjamin dan kesejahteraan rakyat semakin terwujud.
“Intinya, itu semua akan terwujud jika presiden mau dan rela turun tangan langsung mengawasi implementasi program MP3EI di lapangan. Tapi kalau tidak mau turun tangan langsung dan hanya sibuk beretorika, maka mustahil target-target maha proyek MP3EI bisa terwujud. Bahkan, meski KP3EI bekerja siang malam mendorong seluruh pihak, tetap tidak akan mampu mencapai targetnya. Jadi kuncinya ada di tangan pemimpin,” lanjut Harry.
