Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus penyimpangan impor beras dari Vietnam. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo mengatakan, beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, kasus penyimpangan impor beras ini harus dituntaskan secara professional.
“Penyelesaian kasus beras itu juga tidak boleh dijadikan ajang politisasi terhadap pihak-pihak berkuasa. Tetapi harus dituntaskan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kebijakan perberasan nasional. Pihak-pihak yang bertanggungjawab harus berani mengakui kesalahannya, dan juga menerima konsekuensi hukumannya. Intinya, Partai Golkar mendesak KPK, BPK, KPPU dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujar Firman dalam keterangan pers tertulis, Senin (3/2/2014).
Firman menambahkan, memasuki pemilu seperti ini, banyak isu yang digelontorkan untuk kepentingan sekelompok golongan dan individu. Kata dia, beredarnya beras impor medium asal Vietnam itu merupakan isu panas di tahun politik 2014 ini. Sebab, beras merupakan komoditas yang melibatkan hajat hidup orang banyak.
Berdasaran keterangan pedagang beras di pasar induk Cipinang, beras yang diimpor Kementerian Perdagangan merupakan beras kelas premium, namun di lapangan yang beredar justru beras kelas medium.
Firman menyatakan kekecewaannya karena pemerintah tidak memperhatikan para petani yang saat ini sedang dilanda berbagai bencana alam serta ancaman gagal panen. “Karena itu saya mendesak agar Gita Wirjawan bertanggung jawab menyelesaikan kasus ini, bukan melimpahkan kepada anak buah. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas dan transparan agar masyarakat tidak kecewa”, ujar Firman.
