Infografis
Suara.com - Di tengah isu rencana reshuffle Kabinet Kerja yang kian menguat pekan-pekan terakhir, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik Presiden Joko Widodo yang sudah dua kali melakukan reshuffle dalam tiga tahun pemerintahan.
Fahri mengatakan menteri merupakan jabatan yang terhormat sehingga proses pergantiannya harus dilakukan secara terhormat pula.
"Tolong hargai hak-hak dan kehormatan orang yang jadi menteri itu. Mereka juga orang yang punya harga diri. Jangan mecat menteri itu kayak mecat ya mohon maaf ya nggak ada lagi sebenarnya. Sekarang ini anda mau mecat pembantu rumah tangga atau pegawai rendahan di perusahaan pun anda nggak boleh sembarangan. Karena ada hak-hak orang yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi itu yang boleh dipertimbangkan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Tetapi karena Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, Fahri hanya berharap agar dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Tapi yang penting bagi kita reshuffle itu demi kepentingan dan kemashalatan masyarakat dan jangan lupa juga harus memiliki etika kepada pejabat yang ada, sebab menteri bukan pejabat tinggi yang biasa, mereka adalah pejabat yang terhormat. Biasakanlah proses pergantian terhadap mereka, itu juga dengan menghormati mereka. itu aja," kata politikus yang dipecat PKS.
Sambil berkelakar, Fahri mengatakan kalau dirinya jadi Presiden, tidak akan melakukan reshuffle.
"Kalau saya Presiden. kalau saya menjawab sebagai Presiden insya Allah timnya kompak dan nggak ada reshuffle," kata dia.
