Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6/2017). Sidang membahas evaluasi harga bahan pokok dan persiapan jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.
Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kementerian terkait serta pihak-pihak lain yang telah berupaya keras dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran.
Jokowi meminta agar pencapaian kinerja tersebut dapat dipertahankan di kemudian hari.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait, dengan pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi," kata Jokowi yang langsung disambut dengan riuh tepuk tangan jajarannya.
Baca Juga: HUT Jakarta ke-490, Begini Ragam Harapan Pimpinan DPRD
Selain itu, Jokowi juga menyatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas tidak naik.
"Dari hitung-hitungan kalkulasi terakhir kemarin, kita juga sudah memastikan bahwa pada bulan depan, bulan Juli, tidak ada kenaikan BBM. Karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihatannya BBM akan naik, tetapi setelah kita hitung kembali harga BBM bisa tidak kita naikkan," ujar dia.
Lebih lanjut, dalam beberapa hari ke depan, dia meminta jajarannya memberikan perhatian penuh pada penanganan arus mudik Lebaran. Pemerintah tentu ingin memberikan pelayanan kepada para pemudik dengan sebaik-baiknya.
"Saya ingin agar penanganan arus mudik ini betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI, menteri perhubungan, Kementerian PU, menteri ESDM, dan menteri BUMN. Kesampingkan ego sektoral masing-masing," tegasnya.
Terakhir, mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak luput menyoroti keterlambatan pendistribusian beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat. Dengan tegas ia meminta jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.
Baca Juga: Ini Daftar Tersangka Bom Kampung Melayu dan Keterlibatannya
"Karena keterlambatan pembagian Rastra ini berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvei oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Kejadian ini kita harapkan tidak terjadi lagi," tutupnya.
