Infografis
Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai pencopotan Komandan Kodim 0603 Lebak, Banten, oleh Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan peserta anggota Front Pembela Islam.
Hendardi berharap langkah ini memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak "berpolitik" di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI. Meskipun langkah ini positif, kata Hendardi, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di Republik ini.
"Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," kata dia.
Menurut Hendardi tindakan pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.
Langkah Pangdam III Siliwangi, kata Hendardi, mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka "bermain-main" yang berpotensi merusak demokrasi.
Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, kata Hendardi, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.
"Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas.," kata dia.
