Infografis
Suara.com - Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan dan alasan secara rinci soal pemblokiran situs agar masyarakat bisa menerimanya.
"Pemerintah juga harus menghindari terjadinya chaos di wilayah siber Tanah Air," kata Pratama yang pernah menjadi pelaksana tugas Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara, dikutip dari Antara, Jumat (6/1/2017).
Pratama khawatir bila pemerintah tidak cukup memberi ruang mediasi, bisa muncul prasangka buruk yang berakibat saling serang antarperetas, baik menyerang situs berita maupun akun media sosial.
Masalahnya, beberapakali pemblokiran situs oleh Kominfo dulu, sebagian situs yang diblokir ternyata isinya ternyata tidak ada kaitan kegiatan radikal.
Hal itulah yang ditakutkan terjadi kembali sehingga sudah sepatutnya pemerintah tetap bijak dan selektif.
"Posisi kita juga cukup rawan karena di Indonesia belum ada Badan Cyber Nasional. Jadi, bila ada saling retas di antara beberapa kelompok di Tanah Air, aparat kepolisian praktis akan sangat kesulitan," ujarnya.
Pramata menilai sudah tepat bila Presiden Jokowi memerintahkan segera pembentukan Badan Cyber Nasional.
Menyinggung kembali soal pemblokiran, Pratama menilai langkah itu sangat baik guna menghindarkan masyarakat dari berita hoax.
"Namun, jangan sampai karena kurangnya sosialisasi menjadikan ini sebagai area perang baru dari orang-orang yang jago di dunia maya," ujarnya.
Pratama memandang penting menghapus berita hoax di mesin pencari, seperti Google. Hal ini dilakukan banyak negara, salah satunya Jerman.
Berita dan gambar yang menyesatkan masyarakat, menurut Pratama, tidak hanya diblokir, tetapi juga dihilangkan dari mesin pencari.
