Infografis
Suara.com - Ahli hukum pidana Muzakkir menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Sebab saat Nur Alam sedang mengajukan gugatan praperadilan, KPK masih terus melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksinya.
"Etikanya, yang sudah diatur dalam KUHAP pada saat digugat praperadilan, berhentilah semua kegiatan hukum kasusnya, sampai pada praperadilan itu selesai," kata Muzakkir saat dihubungi, Sabtu (1/10/2016).
Dengan menghentikan sementara proses penyidik kasus Nur Alam bukan berarti KPK lemah, kata dia lagi. Justru hal ini sebagai bentuk menghargai aturan hukum yang berlaku.
"Jadi tidak boleh kemudian, praperadilan sedang berlangsung, tersangkanya diperiksa. Karena praperadilan itu menguji wewenang sampai pada saat praperadilan itu diajukan," katanya.
Sidang perdana praperadilan Nur Alam akan digelar 4 Oktober 2016 nanti. Kata penasihat hukumnya, Maqdir Ismail, salah satu permohonan gugatannya ialah mengenai penetapan status tersangka.
Nur Alam sendiri dijadikan tersangka oleh penyidik KPK, lantaran mengeluarkan tiga Surat Keputusan (SK) kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) pada medio 2009-2014.
SK yang diterbitkan antara lain ialah SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi.
Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
