Infografis
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung keputusan Kementerian Perhubungan yang membekukan layanan Ground Handling kepada Lion Air dan Air Asia.
Pembekuan dilakukan menyusul insiden salah menurunkan penumpang asing oleh dua maskapai, yakni Lion Air dan Air Asia di Bandara Ngurah Rai dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.
"Mestinya pemerintah menegakkan hukum. Saya kira sudah tepat apa yang menjadi keputusan Kemenhub itu," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Adapun soal pihak Lion Air yang melaporkan Direktur Perhubungan Udara ke Bareskrim Mabes Polri, Fadli mempersilahkan jika Lion Air melakukan pelaporan.
"Jadi kalau ada upaya perlawanan hukum, ya silahkan saja. (Pelaporan Lion) harus dihadapi. Kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan pembelaan hukum," ucapnya.
Namun dirinya juga meminta kepolisian harus melihat kesalahan apa yang dilakukan Lion Air. Fadli juga meminta maskapai yang sering melakukan kesalahan harus diberikan sanksi yang tegas.
"Tetapi saya kira kesalahannya sudah jelas. Hal-hal seperti ini tentu pihak kepolisian harus melihat dengan proporsional bahwa memang perlu ada satu sanksi terhadap maskapai tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Badan Reserse Kriminal Polri bernomor LP/512/V/2016 Bareskrim. Yang melaporkan PT Lion Mentari Airline atas nama pelapor Harris Arthur Hedar selaku Head of Legal Corporate Lion Air, dengan terlapor Suprasetyo pada 16 Mei 2016.
Perkara yang dituduhkan pada Suprasetyo selaku Dirjen Perhubungan Udara adalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 dan 335 KUHP.
Namun ada yang ganjil dari laporan pihak Lion Air tersebut, sebab mereka melaporkan Dirjen Kemenhub ke Bareskrim tanggal 16 Mei, sedangkan sanksi yang dijatuhkan oleh Kemenhub terhadap Lion Air baru tanggal 17 Mei. Saat dikonfirmasi mengenai itu, Eduard mengaku laporannya itu atas respon sanksi tidak boleh membuka rute baru Lion Air yang dijatuhkan oleh Kemenhub pada 11 Mei lalu.
