Operasi Perburuan Kelompok Teroris Santoso Akan Diperpanjang

Liberty Jemadu Suara.Com
Selasa, 01 Maret 2016 | 01:36 WIB
Operasi Perburuan Kelompok Teroris Santoso Akan Diperpanjang
Latihan Pertempuran (latpur) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) disekitar pegunungan Biru Tamanjeka, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3) [Antara].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengatakan akan menambah waktu operasi perburuan kelompok teroris Santoso di Kabupaten Poso dan sekitarnya. Langkah itu diambil karena sembilan hari jelang batas akhir operasi bersandi Tinombala itu, gembong teroris tersebut belum juga ditangkap.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Idham Aziz di Palu, Senin (29/2/2016), mengatakan bahwa operasi Tinombala yang akan berakhir 10 Maret mendatang, kemungkinan dilanjutkan selama dua bulan ke depan.

"Untuk jumlah personilnya masih tetap seperti awal, hanya waktunya saja bertambah, kemungkinan dari 10 Maret hingga 10 Mei mendatang," ungkap dia.

Sebelumnya Polda Sulteng sendiri telah menggelar Opersi Camar Maleo I hingga IV di tahun 2015 yang belum membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Operasi Tinombala sejal 10 Januari 2016 dengan tenggat waktu 60 hari, namun sampai saat ini Santoso belum juga ditangkap.

Sebelumnya, Kepala Oprasi Daerah (Kaopsda) Tinombala Kombes Pol Leo Bona Lubis sangat optimis dalam melakukan penagkapan terhadap Santoso Cs.

Menurut dia, keyakinan itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat terror yang mereka lakukan. Khususnya wilayah kabupaten Poso. Apalagi kata dia, operasi Tinombala mendapat dukungan penuh dari TNI.

Diketahui, dalam kurun tiga tahun terakhir, terjadi tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) Sulteng, namun aksi terorisme di wilayah Poso tak kunjung tuntas. Operasi dalam rangka memberantas aksi dan menangkap seluruh pihak yang terlibat juga telah beberapa kali dilakukan, namun tak berbuah hasil yang menggembirakan.

Sejumlah operasi tersebut juga telah memakan korban, baik dari pihak Polri maupun TNI serta warga sipil.

Hal ini juga membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, seperti LPS-HAM. Mereka menilai, operasi yang dilakukan hanya menghabiskan uang negara dan dinilai hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum tertentu. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI