Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan atau di DPR merupakan petugas partai. Bagi yang menolak untuk disebut petugas partai, Megawati meminta mereka keluar.

“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.

Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.

Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.

"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. ‎Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).

Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.


"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.

Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.

"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.