Suara.com - Pemimpin junta militer Thailand Prayuth Chan-Ocha mengungkapkan, perlu waktu minimal satu tahun untuk mengembalikan pemerintahan kepada sipil. Menurut dia, militer perlu waktu untuk mengimplementasi reformasi dan menyatukan negeri itu.
“Pemerintahan sipil tidak akan terjadi apabila protes masih terjadi tanpa adanya pemahaman tentang demokrasi. Yang kami minta adalah waktu untuk melakukan reformasi dalam upaya menerapkan sistem demokrasi,” kata Prayuth.
Junta militer melakukan kudeta pada 22 Mei lalu. Kudeta yang tidak menimbulkan korban itu dilakukan untuk menenangkan kondisi politik Thailand yang terus mengalami gonjang-ganjing dalam setahun terakhir. Massa terus menggelar aksi protes yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengundurkan diri.
Prayuth menambahkan, militer perlu waktu dua hingga tiga bulan untuk melakukan rekonsiliasi militer yang bertujuan mengembalikan kebahagian kepada masyarakat. Selain itu, militer juga tidak akan memberikan toleransi kepada aksi protes politik.
“Kami tidak bisa untuk terus berperang menghadapi satu sama lainnya hanya karena perbedaan pemikiran atau menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik. Masyarakat menjadi tidak senang dan menimbulkan ketidakstabilan sehingga Thailand kehilangan kredibilitas di dunia internasional,” ungkap Prayuth.
Konflik politik yang melanda Thailand membuat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra turun dari kursinya dan sejumlah menteri yang punya hubungan dekat dengan dia juga dipecat. (Bloomberg)
