Alasan BKKBN Gencar Kampanye Cegah Pernikahan Dini

Selasa, 05 April 2016 | 19:51 WIB
Alasan BKKBN Gencar Kampanye Cegah Pernikahan Dini
Ilustrasi pernikahan usia dini. (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Salah satu program yang terus digencarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Generasi Berencana (GenRe). Secara substansi program ini memiliki tiga fokus yakni menekan angka pernikahan dini, mencegah remaja melakukan hubungan seks pra nikah, dan mencegah penggunaan NAPZA di kalangan remaja.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan kampanye ini terus digencarkan demi keberlangsungan masa depan para remaja yang menjadi generasi Indonesia selanjutnya.

BKKBN mengkampanyekan untuk perempuan menikah  minimal usia 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. "Kalau di bawah usia itu berarti masuk dalam kriteria anak sehingga disebut pernikahan dini. Kita tidak mengharapkan anak melahirkan bayi, karena sel-sel reproduksinya belum siap melahirkan bayi yang sehat dan cerdas," ujar Surya pada temu media di Kantor BKKBN Jakarta Timur, Senin (4/4/2016).

Ia menambahkan, jumlah remaja di Indonesia mencapai 25 persen dari total penduduk secara keseluruhan. Surya mengatakan bahwa tingginya jumlah remaja bisa menjadi potensi sekaligus bencana bagi bangsa.

"Oleh karena itu kita galakkan pendewasaan usia perkawinan agar tidak berujung bencana. Mereka bisa meningkatkan kompetensi dan karakter lewat gerakan revolusi mental sehingga pola pikir dan sikap mereka bisa berubah demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat," tambah Surya.

Namun hasil survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 masih menunjukkan tingginya jumlah remaja Indonesia yang menikah di bawah umur.

Sebanyak 19,2 persen respon remaja perempuan merencanakan menikah di bawah umur 22 tahun, sedangkan untuk laki-laki sebesar 46,2 persen merencanakan menikah di umur 20-25 tahun.

"Banyak sebab yang membuat pernikahan dini masih tinggi seperti adat istiadat, tidak tersedianya lembaga pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu, demi mewujudkan target, kami bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat seperti tokoh adat, orangtua, pihak sekolah dan masyarakat," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI